JAKARTA, Matanews.net – Komisi X DPR RI bersama dengan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN), perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia tiga puluh lima tahun ke atas (GTHNK 35+), serta PP Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu 13 Januari 2021.
RDPU ini membahas mengenai penyerapan aspirasi terkait guru honorer dan peninjauan kembali regulasi rekrutmen PPPK tahun 2021. Dalam rapat ini, Komisi X DPR RI menerima aspirasi dari berbagai elemen perwakilan tenaga pendidikan honorer yang menolak adanya seleksi PPPK bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun.
Para perwakilan tenaga pendidikan honorer tersebut mendesak segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat tenaga kependidikan honorer yang berusia lebih dari 35 tahun untuk menjadi PNS.
Dalam merespon aspirasi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Andreas Hugo Pareira menyatakan secara tegas dukungannya terhadap tuntutan perwakilan GTHNK 35+, KN-ASN, serta SNWI agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan seleksi terhadap PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2021. Andreas menekankan bahwa, tenaga honorer harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain masalah kesejahteraan, Andreas juga mengungkapkan, terdapat masalah diskriminasi yang terjadi akibat adanya pembedaan PNS dan Non-PNS di kalangan tenaga pendidik. Ia berharap ke depannya tenaga honorer tidak lagi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan tenaga pendidikan yang bersatus PNS, karena hal tersebut hanya menambah beban psikologis serta menghambat produktifitas bagi tenaga pendidik.
Ia juga menyayangkan fakta adanya kesenjangan pendapatan dan diskriminasi bagi tenaga pendidik Non-PNS, padahal tenaga pendidik Non-PNS juga memliki beban kerja yang relatif sama dengan PNS di lingkungan pendidikan.
Di samping itu, Andreas juga berpandangan bahwa tenaga Non-PNS pendidikan yang lebih populer dikenal sebagai guru honorer dengan usia 35 tahun ke atas yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun menjadi tenaga pendidik telah memiliki kematangan emosional, psikologis, dan pemahaman pedagogis yang sudah teruji.
Oleh kerena itu, Ia berharap tahun 2021 menjadi titik balik perjuangan tenaga honorer di bidang kependidikan yang berusia diatas 35 tahun di seluruh Indonesia agar dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes.
“Dengan disampaikannya aspirasi tersebut, seluruh fraksi di Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap aspirasi tenaga honorer di bidang pendidikan dan akan meneruskannya kepada kementerian dan instansi pemerintahan terkait seperti Kemendikbud, Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenag, BKN, serta Kemenkeu. Selain itu, Komisi X DPR RI juga mendukung diterbitkannya Keppres untuk pengangkatan guru dan tenaga kependidikan yang berusia lebih dari 35 tahun menjadi PNS,” ujarnya. (M-5)
