Hendardi menanggapi penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro belum lama ini|Foto istimewa
JAKARTA, Matanews.net– Kelompok-kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila akan terus bertumbuh seiring dengan kinerja pemerintah dalam mempromosikan dan menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara, khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap bangsa.
Hal ini disampaikan Ketua SETARA Institute, Hendardi menanggapi penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro belum lama ini.
“Demikian juga jika kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme,” kata Hendardi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (13/6/2022).
Menurutnya, langkah kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka UU Terorisme, secara normatif lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan UU Terorisme.
“Sebab, kelompok KM ini sesungguhnya tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda. Penindakan terbatas yang menjerat pimpinan KM juga dinilai tepat, karena pimpinan dan pengurus telah secara nyata mengusahakan gagasan KM itu terwujud,” imbuhnya.
Apa yang dilakukan oleh Polri melalui Polda Metro Jaya, lanjut Hendardi, bagian dari pencegahan intoleransi yang tepat yang selama ini seringkali dibiarkan hingga kelompok-kelompok tertentu mewujud menjadi tindakan radikalisme kekerasan dan terorisme. “Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme,” tuturnya.
Meskipun demikian, tambahnya, penanganan non hukum, dalam arti pekerjaan pencegahan dengan berbagai pendekatan harus menjadi prioritas berbagai badan-badan negara dan juga aparat hukum. “Pencegahan dan penanganan intoleransi harus diperkuat dan menjadi yang utama,” tutupnya. (M-1)
